Denpasar Krisis Guru Agama Hindu dan Bahasa Bali – Pemerintah Kota Denpasar mengajukan formasi CPNS 2026. Mereka butuh mengatasi kekurangan 236 guru. Guru Bahasa Bali dan Agama Hindu menjadi prioritas utama. Krisis ini dipicu pensiun massal. Selain itu, kewenangan rekrutmen kini sepenuhnya di tangan pusat.
Baca Juga: Denpasar Krisis Guru Agama Hindu dan Bahasa Bali
Kekurangan 236 Guru, Bahasa Bali dan Agama Hindu Paling Dibutuhkan
Pemerintah Kota Denpasar mengajukan formasi tenaga pendidik dalam rekrutmen CPNS 2026. Langkah ini bertujuan menutup kekurangan ratusan guru di berbagai jenjang pendidikan. Data Pemkot Denpasar menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik mencapai 326 orang. Namun, kekurangan riil yang perlu segera ditangani saat ini tercatat 236 guru.
Kebutuhan guru di Denpasar didominasi dua mata pelajaran khas Bali. Guru Bahasa Bali menjadi kebutuhan tertinggi. Jumlahnya mencapai 91 orang. Setelah itu, Guru Agama Hindu menyusul dengan 89 orang. Kedua bidang ini sangat vital bagi kelestarian budaya dan agama Hindu di Bali.
Selain itu, Pemkot Denpasar juga membutuhkan beberapa guru lain. Rinciannya, Guru Kelas SD sebanyak 41 orang. Kemudian, Guru Penjasorkes 27 orang. Selanjutnya, Guru Agama Islam 15 orang. Lalu, Guru Matematika 11 orang. Tersisa kebutuhan lainnya meliputi Guru Bahasa Indonesia 10 orang, Bahasa Inggris 6 orang, Bimbingan Konseling 6 orang, serta TIK 8 orang. Adapun kebutuhan untuk mata pelajaran IPA 2 orang, IPS 7 orang, PPKn 7 orang, serta Guru Kelas TK 2 orang. Dengan demikian, total guru yang dibutuhkan sangat bervariasi. Namun, fokus utama tetap pada dua bidang utama: Bahasa Bali dan Agama Hindu.
Guru Pensiun dan Rekrutmen Terpusat Jadi Pemicu
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, menjelaskan penyebab utama krisis ini. Tingginya kebutuhan guru dipicu banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Setiap tahun, puluhan guru mengakhiri masa pengabdian mereka. Akibatnya, kekurangan tenaga pendidik semakin parah dari waktu ke waktu.
Sayangnya, kebijakan rekrutmen sekarang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak lagi diperkenankan merekrut tenaga honorer sendiri. Oleh karena itu, setiap ada guru pensiun, formasinya tidak bisa otomatis terisi. Pemerintah kota harus mengusulkan dan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Proses ini sering memakan waktu berbulan-bulan. Karena itu, krisis ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat.
“Setiap ada guru pensiun, formasinya tidak bisa otomatis terisi. Kami harus mengusulkan dan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” jelasnya. Kondisi ini semakin memperparah krisis yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Dampak Krisis terhadap Pembelajaran
Krisis guru ini berdampak serius pada proses belajar mengajar. Sejumlah sekolah terpaksa menggabungkan beberapa kelas. Mereka juga mengurangi jam pelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Dengan demikian, siswa kehilangan jam belajar yang seharusnya mereka terima.
Krisis paling terasa pada mata pelajaran Bahasa Bali. Padahal, bahasa daerah ini merupakan muatan lokal wajib di sekolah-sekolah Bali. Tanpa guru yang cukup, generasi muda berisiko kehilangan identitas budaya mereka. Hal yang sama terjadi pada pendidikan Agama Hindu. Pembelajaran agama menjadi kurang maksimal karena kekurangan tenaga pengajar.
Orang tua siswa mulai mengeluhkan kondisi ini. Mereka khawatir anak-anak tidak mendapat pendidikan yang layak. Beberapa orang tua mempertimbangkan memindahkan anak ke sekolah swasta. Namun, tidak semua keluarga mampu membiayai sekolah swasta. Karena itu, pemerintah harus segera bertindak.
Solusi Jangka Pendek dan Harapan ke Depan
Di tengah keterbatasan ini, sejumlah sekolah masih mengandalkan tenaga honorer. Mereka merekrut guru melalui komite sekolah dengan anggaran terbatas. Namun, keterbatasan anggaran membuat penambahan tenaga honorer tidak dapat dilakukan secara signifikan. Akibatnya, kekurangan guru tetap tidak teratasi secara optimal.
Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, mengatakan usulan formasi telah disampaikan. Saat ini pihaknya menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Formasi sudah kami ajukan, dan tahun ini hanya untuk guru,” ujarnya. Ia berharap proses administrasi tidak berlarut-larut. Selain itu, ia juga berharap pemerintah pusat merespons dengan cepat.
Pemkot Denpasar berharap usulan formasi yang telah diajukan dapat segera disetujui. Dengan demikian, kekurangan tenaga pendidik dapat teratasi. Proses pembelajaran di sekolah pun tetap berjalan optimal. Selain itu, pemerintah kota juga meminta pendampingan teknis dari pusat. Mereka ingin mempercepat pengisian formasi yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan.
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat perlu merespons cepat usulan ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus memprioritaskan pengisian formasi. Daerah yang mengalami krisis guru harus mendapat perhatian khusus. Selain itu, perlu ada kebijakan khusus untuk daerah dengan kebutuhan mendesak seperti Denpasar.
Pemerintah daerah juga tidak bisa tinggal diam. Mereka harus terus melakukan pendataan akurat tentang kebutuhan guru. Data ini menjadi dasar pengajuan formasi ke pusat. Kerja sama yang baik antara pusat dan daerah akan mempercepat penyelesaian masalah. Oleh karena itu, komunikasi lintas kementerian dan daerah harus diperkuat.
Kesimpulannya, Denpasar membutuhkan guru baru segera. Tanpa tindakan cepat, krisis ini akan berdampak jangka panjang. Kualitas pendidikan dan kelestarian budaya lokal terancam punah.