Hari Buruh 2026 Pakar Unair Soroti Fenomena Pengangguran Terdidik – Lonjakan pengangguran terdidik, terutama di kalangan sarjana, menjadi sorotan tajam di tengah perayaan Hari Buruh 2026. Pakar Universitas Airlangga menyebut kondisi ini sebagai “bom waktu” sosial ekonomi yang mengancam stabilitas jangka panjang.
Baca Juga: Denpasar Krisis Guru Agama Hindu dan Bahasa Bali
SURABAYA, 1 Mei 2026 – Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Bagong Suyanto menyoroti fenomena yang mengkhawatirkan. Tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana dan lulusan SMA dinilai sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial bangsa.
“Kondisi ini adalah bom waktu. Jika tidak segera diatasi, potensi gejolak sosial bisa muncul kapan saja,” ujar Prof Bagong dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Kaum Muda di Tengah Belitan Krisis”, Kamis (30/4/2026).
Data dan Fakta Pengangguran Terdidik
Berdasarkan data terbaru, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,85 juta di antaranya adalah kalangan terdidik (lulusan SMA ke atas) .
Data lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Bahkan, persentase pengangguran terdidik mencapai hampir 65 persen dari total pengangguran .
“Sektor formal yang selama ini menjadi tujuan utama para lulusan sedang mengalami kontraksi. Daya serapnya tidak sebanding dengan jumlah lulusan baru yang dihasilkan setiap tahunnya,” jelas Prof Bagong.
Akar Masalah: Mismatch dan Keresahan
Pakar Unair mengidentifikasi tiga akar masalah utama yang menyebabkan fenomena ini semakin parah.
1. Kurikulum Pendidikan yang Tidak Relevan
Prof Bagong menyoroti ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri yang dinamis. Hal ini menyebabkan lulusan kesulitan beradaptasi dengan dunia kerja. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih merekrut tenaga kerja berpengalaman daripada lulusan baru.
“Pendidikan kita masih terlalu berorientasi pada teori. Sementara industri saat ini membutuhkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis (hard skills) dan kemampuan beradaptasi (soft skills) yang mumpuni,” tegasnya.
Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 bahkan menyebutkan sekitar 35% pekerja muda bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya .
2. Perlambatan Ekonomi dan Minimnya Lapangan Kerja Berkualitas
Kondisi ekonomi global yang lesu turut memperparah situasi. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan menyebabkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor formal .
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, sebelumnya menyebut bahwa sekitar 80 persen lapangan kerja baru justru terserap di sektor informal dengan upah di bawah standar minimum .
“Ini yang membuat para sarjana enggan mengambilnya. Mereka memilih menganggur daripada bekerja di bawah standar karena tekanan sosial dan gengsi,” ujar Prof Bagong.
3. Ledakan Jumlah Lulusan Berbanding Daya Tampung
Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru dari SMA dan perguruan tinggi memasuki pasar kerja. Sayangnya, jumlah ini tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak.
“Setiap tahun, Indonesia mencetak sekitar 800 ribu lulusan S1. Namun, hanya sekitar 40 persen yang terserap di sektor formal yang sesuai dengan kualifikasi mereka,” ungkap peneliti di bidang ketenagakerjaan tersebut.
Perspektif Sosiologis: Keresahan Kaum Muda
Prof Bagong juga menyoroti dampak sosiologis dari fenomena ini. Ia menyebut generasi muda terdidik Indonesia saat ini sedang mengalami “krisis kepercayaan” terhadap sistem. Mereka yang telah menginvestasikan waktu dan biaya besar untuk pendidikan tinggi merasa frustrasi karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Ini adalah paradoks menyedihkan. Di satu sisi bangsa kita sedang menikmati bonus demografi, di sisi lain para pemuda yang seharusnya menjadi ‘pilar pembangunan’ justru terbuang sia-sia karena tidak ada pekerjaan,” katanya.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik. Tidak hanya dari sisi edukasi, tetapi juga kebijakan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor.
1. Reformasi Kurikulum Berbasis Industri
Kurikulum pendidikan harus terus diperbaharui dan diselaraskan dengan kebutuhan industri. Lembaga Pendidikan Tinggi (LLDikti) telah membentuk Industrial Advisory Board (IAB) untuk menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha .
Poin penting reformasi:
2. Program Pelatihan Vokasi dan Reskilling
Pemerintah harus masif menggelar program pelatihan keterampilan (vokasi). Program ini juga harus menyasar lulusan S1/SMA yang belum bekerja agar memiliki keterampilan tambahan yang sesuai permintaan pasar.
“Pendidikan saja tidak cukup. Kita perlu menyelenggarakan pelatihan reskilling dan upskilling agar mereka memiliki ‘senjata’ untuk bertarung di pasar kerja yang super ketat,” tandas Prof Bagong.
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Usaha
Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sulit menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang bersedia merekrut lulusan baru.
Indonesia memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif dan investasi padat karya untuk menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja .
Harapan di Hari Buruh 2026
Momen Hari Buruh di Monas yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi titik tolak kebijakan afirmatif bagi kaum buruh sekaligus calon tenaga kerja . Kehadiran Presiden di tengah-tengah barisan buruh menjadi simbol komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan kelas pekerja di tengah badai krisis.
“Kami berharap pemerintah serius menangani masalah ini. Jangan sampai generasi terdidik kita hanya menjadi ‘pengangguran kelas kakap’ yang cuma punya ijazah tapi tak punya pekerjaan,” pungkas Prof Bagong.
Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri, mimpi untuk menekan angka pengangguran terdidik bukanlah hal yang mustahil. Namun, diperlukan aksi nyata, bukan sekadar jargon belaka.