Prabowo Tak Persoalkan Anak Orang Kaya Tolak MBG: Yang Tidak Perlu Tidak Dipaksa – Pernyataan Presiden di GorontaloProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah gencarnya sosialisasi dan perluasan program, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan bagi kelompok masyarakat yang merasa tidak membutuhkan. Pernyataan ini disampaikan langsung saat kunjungan kerjanya ke Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Gorontalo, pada Sabtu (9/5/2026).
Baca Juga: Pemerintah Godok Skema Pengangkatan Guru Honorer: Status PPPK atau PNS Mulai 2027?
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bertanya kepada para nelayan apakah anak-anak mereka sudah menerima MBG di sekolah. Ketika mendengar ada yang masih belum, ia berjanji akan mencatat dan segera memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah yang merasa memerlukan program tersebut.
Di sela-sela dialog, Prabowo secara spesifik menyebutkan bahwa anak-anak dari keluarga mampu secara ekonomi tidak wajib menerima program ini.
“Yang tidak perlu enggak apa-apa ya kan. Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu, enggak apa-apa, benar, enggak dipaksa,” tegas Prabowo di hadapan warga Gorontalo.
Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik yang selama ini mempertanyakan apakah MBG akan diterapkan secara seragam kepada seluruh siswa tanpa melihat latar belakang ekonomi keluarga. Prabowo menekankan bahwa MBG bukanlah program “pemerataan paksa”, melainkan bantuan yang diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak kita rajin belajar, betul?” imbuhnya disambut antusiasme warga.
Tujuan Utama MBG: Pengentasan Kemiskinan
Program MBG memiliki akar filosofis yang mendalam sebagaimana sering diungkapkan oleh para pembantu kepresidenan. Menteri Agama Nasaruddin Umar pernah menjelaskan bahwa cita-cita Prabowo adalah memutus rantai kemiskinan struktural, bukan sekadar memberi makan gratis.
“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” ujar Nasaruddin dalam kesempatan terpisah.
Program MBG didesain untuk mencapai target penerima manfaat hingga 82,9 juta orang, yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Dengan menyasar kelompok rentan yang berisiko stunting dan kekurangan gizi, anggaran negara diarahkan untuk memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas SDM.
Efisiensi Anggaran dari Penolakan Mandiri
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal BGN memang memperbolehkan masyarakat yang mampu secara finansial untuk menolak MBG.
“Dari awal kan memang program ini untuk pemenuhan gizi, jadi yang sudah terpenuhi gizinya ya memang nggak apa-apa menolak, biar efisien di anggaran,” ujar Nanik kepada detikcom.
Bagi BGN, penolakan dari kelompok yang tidak membutuhkan justru berdampak positif. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk mereka dapat dialihkan kepada sasaran prioritas yang benar-benar memerlukan intervensi gizi. Dengan kata lain, prinsip efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengurangi esensi program sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi nasional.
Nanik menegaskan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo sudah sesuai dengan rancangan awal program. Tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menerima MBG, terutama bagi mereka yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.
Sekolah yang Menolak MBG
Dalam kunjungannya, Prabowo juga mengamati fenomena bahwa ada sejumlah sekolah yang memilih untuk tidak mengikuti program MBG. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut umumnya adalah sekolah dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga berkecukupan.
“Banyak sekolah yang menolak MBG, biasanya sekolah itu isinya anak orang kaya,” ujar Prabowo.
Meskipun begitu, ia tetap memastikan bahwa semua sekolah yang merasa membutuhkan akan diprioritaskan. Pemerintah berkomitmen menuntaskan pemerataan akses MBG di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2026.
Janji untuk Sekolah yang Belum Terjangkau
Selain menegaskan fleksibilitas program bagi kelompok mampu, Prabowo juga memastikan bahwa pihak sekolah yang benar-benar membutuhkan tidak akan diabaikan. Ia meminta pencatatan keluhan dari warga Gorontalo yang anak-anaknya belum mendapatkan akses MBG.
“Kita segera pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” janji Prabowo.
Komitmen ini menegaskan bahwa meskipun program MBG bersifat fleksibel, pemerintah tetap berupaya keras memperluas jangkauan hingga ke pelosok daerah untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kekurangan asupan gizi di sekolah.
Kontroversi dan Tantangan di Lapangan
Meskipun niat mulia di tingkat kebijakan telah ditegaskan, pelaksanaan MBG di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa laporan menyebutkan adanya praktik yang menyimpang dari tujuan awal program.
Masyarakat dan aktivis anti-korupsi mengkritik bahwa program yang seharusnya menyentuh UMKM kecil justru dinilai “dimonopoli” oleh para pengusaha besar. Seorang orang tua murid di Tasikmalaya, Mitha Suryaningsih, menyoroti bahwa dapur-dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) membutuhkan modal besar hingga miliaran rupiah, sehingga mustahil diakses oleh pelaku UMKM kecil.
“Orang kaya semuanya yang punya SPPG. Batas minimal katanya buat dapur saja sudah Rp 2 miliar. Orang kecil atau biasa mana ada yang punya SPPG,” keluhnya.
Ia juga membandingkan antara pernyataan baik Presiden Prabowo dengan implementasi di daerah. “Tolong Pak Presiden, ini para pelaksana-pelaksana di daerahnya yang lebih mementingkan bisnisnya berantas saja, karena MBG dijadikan proyek orang kaya, tanpa mempertimbangkan kualitas gizi makanannya,” lanjut Mitha.
Merespons berbagai kritik tersebut, Prabowo sebelumnya telah menegaskan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas program ini serta melakukan pengawasan lebih ketat.
“Kita ambil alih tanggung jawab karena itu pengawasan lebih ketat, keras, kita minta semua prosedur yang perlu diambil harus diambil dan alat pembersih, filtrasi air dan sebagainya. Tapi apa pun ternyata rakyat merasakan manfaatnya,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, juga menegaskan bahwa pengawasan internal terus diperkuat guna meminimalisir potensi penyimpangan. Ia berkomitmen agar program ini benar-benar tepat sasaran dan tidak melenceng dari arahan Presiden.
Penegasan Presiden sebagai Komunikasi Publik
Pernyataan Prabowo di Gorontalo tidak hanya sekadar informasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk klarifikasi atas berbagai polemik yang sempat berkembang. Dengan bahasa yang lugas dan tegas, Presiden ingin memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir MBG akan membebani kelompok masyarakat yang tidak membutuhkan.
“Yang tidak perlu enggak apa-apa,” pernyataan ini menjadi “angin segar” yang membedakan program MBG dari program bantuan sebelumnya yang sering kali mengabaikan aspek keberpihakan dan tepat sasaran.
Program MBG, pada akhirnya, dirancang untuk menjadi simbol kehadiran negara yang peduli pada kesehatan generasi penerus bangsa. Namun, sebagai negara dengan keragaman ekonomi, fleksibilitas dalam pelaksanaan menjadi kunci utama agar program ini dapat berjalan berkelanjutan.
Dan ketika Presiden sendiri menyatakan bahwa anak orang kaya tak perlu dipaksa, itu adalah pengakuan bahwa keadilan tidak selalu berarti “semua sama”, melainkan “setiap orang mendapatkan apa yang menjadi hak dan kebutuhannya.”
Kesimpulan: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG tidak bersifat memaksa bagi seluruh kalangan. Di Gorontalo, ia menyatakan anak-anak dari keluarga mampu boleh menolak MBG, sehingga alokasi anggaran dapat lebih efisien dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. BGN mendukung penuh kebijakan ini dan akan memastikan semua sekolah yang memerlukan MBG mendapatkannya. Meskipun demikian, tantangan implementasi di lapangan seperti dominasi pengusaha besar dalam penyediaan MBG masih menjadi catatan penting yang perlu terus diawasi.