Wamensos Ajak Pemkab Kutai-Kaimana Entaskan Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat – Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono secara resmi mengajak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Kaimana untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan melalui program prioritas nasional, Sekolah Rakyat. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (21/5/2026) .
Baca Juga: Wamensos Ajak Pemkab Kutai-Kaimana Entaskan Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat
Wamensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai strategi utama pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, memberikan mereka akses pendidikan gratis berkualitas dengan sistem asrama penuh .
Arahan Presiden: Intervensi Sejak Dini
Agus Jabo mengingatkan bahwa program ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin intervensi pengentasan kemiskinan dimulai sejak usia dini, terutama dari anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera.
“Presiden ingin kemiskinan segera diselesaikan melalui program Sekolah Rakyat. Beliau tidak ingin orang tua yang kurang mampu meminta anaknya untuk turut bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” tegas Wamensos dalam pertemuan tersebut .
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia yang saat ini tidak bersekolah . Program Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan pendidikan gratis sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para siswa .
Kutai Kartanegara Siapkan Lahan 7 Hektar
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri melaporkan kesiapan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Kutai telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat .
Menurut laporan yang disampaikan, lokasi yang akan dibangun dinilai sangat strategis. Lahan tersebut memiliki akses jalan yang baik dan berada dekat dengan pemukiman warga . Hal ini memudahkan aksesibilitas dan distribusi logistik ke depan.
Selain soal lahan, Aulia juga mengonfirmasi komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kutai untuk mendukung program ini. Dukungan tersebut mencakup penyiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, dan listrik .
Kaimana Butuh Penanganan Lahan Rawa
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana yang diwakili oleh Wakil Ketua III DPRK Kaimana Dennis Yusuf Sawi menyampaikan kabar berbeda. Lahan untuk Sekolah Rakyat di Kaimana sebenarnya sudah tersedia.
Namun, kondisi lahan tersebut masih berupa rawa. Pemerintah daerah masih membutuhkan tindakan lebih lanjut, terutama proses penimbunan, sebelum pembangunan dapat dimulai .
Wamensos merespons laporan ini dengan memberikan arahan agar Pemerintah Kabupaten Kaimana segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan teknis lahan. Targetnya adalah agar pembangunan dapat segera dimulai dan siswa dapat menerima manfaat program sesegera mungkin .
Sinjai Sudah Capai Progres 69,8 Persen
Meskipun Kaimana dan Kutai menjadi fokus utama, pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda melaporkan perkembangan yang menggembirakan.
Progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sinjai telah mencapai 69,8 persen. Empat gedung sudah terpasang atap. Pemerintah daerah menargetkan pada 14 Juli 2026 gedung tersebut sudah dapat difungsikan untuk proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru .
Angka ini menjadi bukti bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar wacana, tetapi sudah berjalan nyata di beberapa daerah dan menunjukkan hasil yang menggembirakan .
Target Presiden: Minimal Satu Sekolah Rakyat per Daerah
Wamensos turut menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang lebih luas. Presiden menargetkan setiap pemerintah daerah dapat memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa .
Target ini mencerminkan besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui jalur pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bergerak bersama. Sekolah Rakyat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi kolaborasi semua pihak, termasuk pemda,” ujar Agus Jabo .
Target Nasional: 500 Sekolah Rakyat hingga 2029
Presiden Prabowo sebelumnya telah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029. Saat ini, pemerintah telah berhasil mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi .
Setiap Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep pendidikan berasrama (boarding school) yang terintegrasi. Para siswa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta layanan kesehatan.
Integrasi dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta Koperasi Desa Merah Putih juga terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program dan pemberdayaan keluarga secara holistik .
Tantangan dan Harapan
Meskipun lahan sudah tersedia, beberapa daerah seperti Kaimana masih menghadapi kendala teknis. Namun, Wamensos optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, semua hambatan dapat diatasi.
Pemerintah juga terus mendorong percepatan realisasi program ini, mengingat urgensi pengentasan kemiskinan yang tidak bisa ditunda-tunda. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi model pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Wamensos Agus Jabo Priyono mengajak Pemkab Kutai dan Kaimana untuk mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat. Kutai telah menyiapkan lahan 7 hektar, sementara Kaimana masih membutuhkan penanganan lahan rawa. Presiden Prabowo menargetkan setiap daerah minimal memiliki satu Sekolah Rakyat, dengan target nasional 500 sekolah hingga 2029.