DPRD Kota Bogor Dukung Penuh SPMB 2026: Transparan, Adil, dan Akuntabel – Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Komitmen ini bertujuan membenahi tata kelola pendidikan di Kota Bogor agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat .
Baca Juga: Perjuangan Anak Gunung Kejar Ilmu di Sekolah ‘Atas Awan’
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, didampingi Ketua Komisi IV, Fajar Muhammad Nur. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pemaparan sekaligus penandatanganan dukungan SPMB 2026 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (12/5/2026) .
DPRD Apresiasi Langkah Perbaikan Sistem Pendidikan
Dalam kesempatan tersebut, Adityawarman menegaskan bahwa DPRD mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan. Proses penerimaan peserta didik baru selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat .
“Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujar Adityawarman .
Ia menambahkan, DPRD tidak hanya memberikan dukungan secara formal tetapi juga akan ikut mengawal implementasi sistem tersebut. Program “Bogor Cerdas” harus benar-benar dirasakan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah .
“Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya .
Komisi IV Siap Awasi Pelaksanaan SPMB
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Bahkan, Komisi IV berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan kesiapan sistem di lapangan berjalan optimal .
“Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV,” kata Fajar .
Menurut Fajar, keberhasilan pelaksanaan SPMB nantinya akan terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penerimaan siswa baru .
Posko Pengaduan Disiapkan Antisipasi Kendala
DPRD Kota Bogor juga membuka peluang membentuk posko pengaduan jika ditemukan kendala teknis maupun persoalan administratif selama proses berlangsung.
Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan,” tambahnya .
Pengawasan Berlapis untuk Cegah Kecurangan
Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD memperketat pengawasan SPMB 2026. Fokus utama pengawasan tahun ini tertuju pada manipulasi data kependudukan dan praktik transaksional .
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk memperketat verifikasi lapangan. Hal ini guna memastikan keabsahan domisili calon peserta didik .
“Kami berkomitmen mengawal SPMB 2026-2027 berjalan lancar dan sukses. Kita ingin menghindari kecurangan seperti pindah KK atau domisili hanya demi masuk sekolah tertentu. Kami juga meminimalisir hal-hal yang bersifat transaksional,” tegas Dedie .
Aturan mewajibkan anak harus berdomisili bersama orang tua kandung. “Tidak boleh lagi anak dititipkan di KK pemilik warung. Harus domisili ayah-bunda termasuk anak. Intinya ketentuannya adalah orang tua dulu,” tambahnya .
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD
Rapat kerja antara Komisi IV DPRD Kota Bogor dan Dinas Pendidikan telah digelar untuk mengevaluasi anggaran dan pelaksanaan SPMB. Ketua Komisi IV menegaskan pentingnya fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan .
“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik,” kata Fajar dalam rapat kerja tersebut .
Ke Depan: Perluas Keterlibatan Sekolah
Ke depan, DPRD Kota Bogor berencana memperluas pengawasan dengan melibatkan pihak sekolah secara langsung. Langkah ini diharapkan agar pelaksanaan SPMB 2026 berjalan seragam, adil, dan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor .
Fajar Muhammad Nur menegaskan bahwa Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik .
Kesimpulan: DPRD Kota Bogor memberikan dukungan penuh terhadap SPMB 2026 yang transparan dan adil. Komisi IV DPRD akan melakukan pengawasan ketat, memanggil dinas terkait, dan menyiapkan posko pengaduan. Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD juga memperketat pengawasan jalur domisili untuk mencegah kecurangan, termasuk praktik penitipan KK dan manipulasi data kependudukan.