Kemendikbud Akui Masalah Nyata ‘Rapor Merah’ Pendidikan Indonesia – Jakarta – Pendidikan Indonesia menghadapi tantangan serius. Sejumlah indikator menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan menjelang Hari Pendidikan Nasional 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara terbuka mengakui masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Baca Juga: Kisah Ujian SMA di Aceh Timur: Nanjak Bukit 1 Km Demi Cari Sinyal
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebutkan empat faktor utama yang menghambat akses pendidikan berkualitas. Pertama, kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, domisili yang jauh dari sekolah. Ketiga, kultur dan pola pikir. Keempat, masalah keamanan di beberapa wilayah .
“Setiap faktor harus dilihat sebagai tantangan yang penyelesaiannya tidak bisa diambil secara serampangan, tapi harus dilihat case by case,” kata Mu’ti dalam Podcast Edutalk CNNIndonesia .
Infrastruktur Sekolah dalam Kondisi Memprihatinkan
Salah satu masalah paling mendesak adalah kerusakan infrastruktur pendidikan. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengungkapkan fakta mengejutkan. Tercatat 120.000 sekolah dasar di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak .
Kerusakan ini terjadi akibat minimnya pemeliharaan selama bertahun-tahun. Kondisi baik yang tidak dirawat akan menjadi rusak ringan. Jika terus dibiarkan, kualitasnya akan menurun drastis. “Rusak sedang tidak dirawat lima tahun, rusak berat. Rusak berat tidak dirawat, sudah rusak total, ambruk,” jelas Gogot .
Menurutnya, 85 persen dari total populasi sekolah dasar nasional kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah pusat pun menerbitkan Instruksi Presiden untuk intervensi darurat secara masif. Sebab, pemerintah daerah sudah tidak mampu lagi menangani beban kerusakan yang menumpuk .
Angka Putus Sekolah Masih Tinggi
Data Kemendikdasmen menunjukkan provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi. Tercatat 106.196 anak di Jawa Barat tidak mengenyam pendidikan .
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung merespons dengan instruksi tegas. Ia memerintahkan seluruh kepala desa, pengawas sekolah, hingga aparat dinas pendidikan melakukan aksi “jemput bola”. Mereka wajib mendatangi rumah-rumah anak yang putus sekolah untuk diajak kembali belajar .
“Kami akan mendata anak tidak sekolah, lalu mereka akan didatangi oleh aparat terkait, mulai dari kepala desa, dinas pendidikan, hingga pengawas sekolah, untuk didorong kembali bersekolah,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung .
Ia menjamin biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah daerah, baik di sekolah negeri maupun swasta .
Krisis Literasi dan Numerasi yang Mengkhawatirkan
Data Asesmen Nasional 2025/2026 mengungkap fakta yang tidak kalah mengkhawatirkan. Lebih dari 40 persen siswa di tingkat pendidikan dasar belum mencapai standar literasi minimum. Kesenjangan ini semakin lebar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) .
Di daerah seperti Pulau Sumba, kondisi bahkan lebih ironis. Hampir seluruh kabupaten di sana masih berada dalam kategori “belum tuntas” atau rapor merah. Capaian ini mencerminkan lemahnya literasi, numerasi, dan penguatan karakter peserta didik .
Persoalan ini bukan sekadar tentang angka statistik. Ini menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia yang terancam tertinggal di era persaingan global.
Pelanggaran dalam Pelaksanaan Ujian
Transparansi dan integritas pelaksanaan ujian juga menjadi sorotan. Kemendikdasmen mengungkapkan temuan 106 pelanggaran dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD dan SMP tahun 2026 .
Mayoritas pelanggaran dilakukan oleh pengawas, proktor, dan penyelia. Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah mengunggah konten foto dan video saat ujian berlangsung ke media sosial. Temuan ini mencakup live TikTok, live YouTube, hingga unggahan di Facebook dan Instagram .
Temuan ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan asesmen nasional.
Langkah Pemerintah ke Depan
Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi ‘rapor merah’ ini. Kemendikdasmen menjalankan strategi partisipasi semesta dengan menggandeng berbagai pihak. Kolaborasi dilakukan dengan Tanoto Foundation, Unicef, pemerintah daerah, dan banyak mitra lainnya .
Program revitalisasi sekolah juga berjalan. Pemerintah menggelontorkan dana Rp16,9 triliun untuk intervensi darurat perbaikan sekolah. Proyek ini juga berhasil menciptakan sekitar 350.000 lapangan kerja baru di masyarakat .
“Kami minta bantuan pemda tolong dibantu pelaksanaan lancar, jangan diganggu apalagi dipotong anggarannya. Kita harus kerja sama dengan pemda karena banyak hal menyangkut pendidikan tak bisa lepas dari pemda,” kata Mu’ti .
Dukungan DPR dan Tantangan Anggaran
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen yang dinilai semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan tiga persoalan mendasar yang masih perlu perhatian serius. Pertama, kesejahteraan tenaga pendidik. Kedua, pemerataan dan peningkatan sarana-prasarana. Ketiga, peningkatan kompetensi pendidik .
“Masalah anggaran ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, jika anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun itu benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan,” ujarnya .
Kesimpulan: ‘Rapor merah’ pendidikan Indonesia bukan sekadar isapan jempol. Kerusakan infrastruktur, angka putus sekolah, krisis literasi, hingga pelanggaran dalam pelaksanaan ujian menjadi tantangan nyata yang harus segera diatasi. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak agar hak setiap anak atas pendidikan berkualitas benar-benar terwujud.